Selamat Datang

Di sini Anda dapat membaca berita tentang Maluku yang dibuat oleh LKBN ANTARA. Seluruh berita dilindungi UU Hak Cipta dan karenanya tidak diperkenankan untuk disiarkan kembali melalui media apapun tanpa izin tertulis dari LKBN ANTARA.

Minggu, 15 Mei 2011

Mencari Formula Pengurangan Angka Pengangguran

Oleh Daniel Leonard

Potret penduduk Maluku pada sembilan kabupaten dan dua kota di Provinsi Maluku sesuai Sensus Penduduk bulan Mei 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk 1.533.306 jiwa.

Masih di tahun yang sama, jumlah angkata kerja ketika itu sebesar 624.943 orang dan di posisi Februari 2011, angkatan kerja Maluku sudah mengalami peningkatan 10,84 persen atau mencapai 692.672 orang.

"Jumlah angkatan kerja ini tentunya akan bertambah setiap tahun, seiring bertambahnya lulusan Sekolah Menengah Atas atau kejuruan/sederajat hingga lulusan sarjana baik yang berijazah Diploma maupun Strata (S1 atau S2) dari perguruan tinggi negeri dan swasta," kata Kepala BPS Maluku, Edison Ritonga di Ambon.

Persoalan keterbatasan lowongan kerja di berbagai sektor juga menjadi pemicu makin tingginya angka pengangguran di Maluku, disamping faktor penyebab lainnya seperti masalah keahlian dan keterbatasan modal berusaha.

Buktinya, jumlah penduduk yang bekerja untuk posisi Februari 2011 tercatat 639.182 orang atau mengalami penambahan 71.280 orang dibanding Februari 2010 sebanyak 567.902 orang, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,72 persen, meskipun mengalami penurunan dibanding tahun lalu di level 9,13 persen.

Kabid Statistik Sosial BPS setempat, M. Pattiwaelapia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku 2011 sebesar 7,72 persen ini justeru berada di atas standar nasional sebesar 6,8 persen.

Terdapat enam sektor domionan yang mempengaruhi kenaikan jumlah pekerja diantaranya sektor industri, sektor konstruksi, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sektor transportasi.

Juga penggudangan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahan, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Biasanya sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja di Maluku, namun untuk saat ini justeru mengalami penurunan dan penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja dua tahun terakhir ini justeru terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan serta sektor industri.

"Untuk sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 30.196 orang dan sektor industri mencapai 29.602 orang," katanya.

Tingkat pengangguran terbuka di Maluku mumumnya lebih besar terdapat daerah perkotaan sebesar 12 persen dibanding wilayah pedesaan 5,08 persen, dengan mayoritas penduduk yang bekerja didominasi lulusan sekolah dasaer sebanyak 303.046 orang dan jumlah pekerja berijazah diploma yang paling sedikit sebanyak 24.175 orang.

Menurutnya, penyediaan tenaga kerja yang dihasilkan lewat sektor pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan jenis tenaga kerja yang sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan, terlihat dari makin tinggi tingkat pendidikan, maka makin tinggi pula pengangguran terbukanya seperti mereka yang berijazah S1 hingga S3 mendominasi tingkat pengangguran terbuka  21,0 persen.

"Angka pengangguran"

Ketua Bappeda Maluku, Z. Sangajdi mengatakan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) melakukan lokakarya dan pelatihan tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran hingga level 5,8 persen tahun depan.

"Upaya ini merupakan salah satu solusi yang ditempuh Pemprov untuk mengurangi jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka," katanya.

Dia mengakui, tenaga kerja yang sudah terserap di sektor informal sebanyak 416 ribu orang atau sekitar 70 persen dari total angkatan kerja yang sudah bekerja, sedangkan yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan sekitar 64 ribu orang.

Memperhitungkan banyaknya potensi sumber daya alam yang tersedia di Maluku namun tidak diimbangi kualits SDM dan permodalan, Bappeda bersama ILO berupaya melakukan lokakarya dan pelatihan tenaga kerja guna mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang,.

"Para pencari kerja diharapkan bisa didorong untuk berusaha dan menciptakan lapangan kerja baru yang produktif lewat ketrampilan yang diberikan selama lokakarya, dan kehadiran ILO untuk menyampaikan berbagai metode sekaligus mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan" ujarnya.

Sumber kekayaan alam laut Maluku seperti rumput laut yang sekarang dikembangkan secara besar-besaran di sejumlah daerah tingkat dua bisa dijadikan modal pengembangan usaha berprospek cerah di masa datang.

Sehingga para pencari kerja yang diberi kesempatan mengikuti pelatihan ketrampilan dan menguasai manajemen secara baik dapat melirik potensi seperti ini untuk berusaha dan membuka peluang kerja baru tentunya.

Pemprov Maluku juga tidak menyia-nyiakan peluang baik dari program yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, berupa pemberian modal usaha yang bersumber dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada lulusan sarjan untuk menjadikan mereka wirausaha baru.

"Tamatan SMA/SMK sederajat tidak perlu berharap menjadi PNS atau anggota TNI/Polri maupun pekerja swasta, karena masih ada kesempatan berusaha yang begitu besar dan menjamin masa depan mereka, asalkan memiliki keberanian dan semangat berusaha yang tinggi," kata Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu.

Memang diakui, program pemekaran wilayah membuka peluang besar bagi masyarakat pencari kerja untuk berlomba-lomba menjadi pegawai negeri, tapi tentunya tidak semua orang bisa meraih kesempatan seperti itu.

Menurut gubernur, menjadi seorang wirausaha muda yang sukses tidaklah semudah membalikan telapak tangan, namun dibutuhkan keberanian, semangat serta kesungguhan berusaha sebagai modal utaman karena resikonya sangat tinggi.

Sehingga kebijakan pemerintah melalui pencanangan gerakan kewirausahaan nasional dengan menggunakan dana KUR) dari perbankan lebih disasarkan pada anak-anak usia muda berijazah sarjana yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan di Maluku sangatlah tepat.

Sejak Maret 2011, ada 200 dari 527 sarjana asal berbagai perguruan tinggi di daerah ini yang memperoleh bantuan modal berwirausaha sebesar Rp 10 juta per orang, dan secara bertahap akan diberikan kepada calon penerima bantuan lainnya setelah melalui seleksi proposal Dinkop dan UKM.

"Pemprov berharap lewat upaya seperti ini dapat dijadikan sebuah formula yang tepat sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran terbuka yang terus bertambah seiring naiknya jumlah angkatan kerja setiap tahun di Maluku," katanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar