Selamat Datang

Di sini Anda dapat membaca berita tentang Maluku yang dibuat oleh LKBN ANTARA. Seluruh berita dilindungi UU Hak Cipta dan karenanya tidak diperkenankan untuk disiarkan kembali melalui media apapun tanpa izin tertulis dari LKBN ANTARA.

Senin, 18 Juli 2011

Wantimpres Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Maluku

Ambon (KM) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Ginandjar Kartasasmita, memberikan apresiasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku yang terus meningkat pascakonflik sosial 1999.

"Saat konflik 1999 kondisi perekonomian Maluku sangat terpuruk. Di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu pemulihan ekonomi terus meningkat, terbukti naik menjadi 6,5 di atas pertumbuhan ekonomi nasional, " katanya, saat jamuan makan malam di perumahan dinas gubernuran di kawasan Mangga Dua, kecamatan Nusaniwe, kota Ambon, Senin malam.

Pegawai Pemkot Ternate Bentrok dengan Pemprov Malut

Ternate (KM) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) Kota Ternate bentrok dengan PNS di Bidang Cipta Karya, Dinas PU dan Kimpraswil Pemprov Maluku Utara (Malut) di Ternate, Senin.

Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Kimpraswil Malut, Sarwono Rohman ketika dikonfirmasi mengakuinya dan menyesalkan terjadinya bentrok tersebut.

MBD Alihkan Pemerintahan ke Tiakur Awal 2012

Ambon (KM) - Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno memastikan aktivitas pemerintahan kabupaten mulai tahun 2012 dialihkan dari Ibu kota sementara Wonreli, Kisar ke ibu kota definitf Tiakur di pulau Moa.

"Saya pastikan awal tahun 2012 pusat pemerintahan dialihkan ke Tiakur sebagai ibukota defenitif, sesuai yang diatur dalam UU pemekaran wilayah MBD," kata Bupati Orno, di Ambon, Senin.

Pengusaha Rumah Makan Demo Pemkot Ambon

Ambon (KM) - Perhimpunan Usahawan Rumah Makan dan Rumah Kopi se-Maluku (Purmakom) melakukan aksi demonstrasi terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Senin, terkait pemberlakukan pajak 10 persen.

Demonstran sempat bersitegang dengan satuan polisi pamong praja (satpol PP) dan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan pintu Balai Kota, saat menuntut Wali kota Jopie Papilaja menemui mereka.

Kapolda: Kasus Unpatti jadi Perhatian Mabes Polri

Ambon (KM) - Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Syarief Gunawan, mengatakan, kasus demonstrasi mahasiswa yang berujung pengrusakan dan pembangkaran fasilitas kampus Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menjadi perhatian serius Markas Besar Polri.

"Kasus ini menjadi perhatian dan pemantauan Mabes karena itu yang dianggap jadi pemicu ke depan, apalagi para pelakunya sebagai oknum yang intelektualnya di atas rata-rata," kata Kapolda di Ambon, Senin.

Fadel: Saatnya PPN Ambon Jadi Pelabuhan Samudra

Ambon (KM) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, menilai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon di Tantui, Kecamatan Sirimau, kota Ambon, sudah saatnya untuk dinaikkan statusnya menjadi Pelabuhan Samudra.

"Kalau dilihat dari hasil kemajuan yang ada, maka PPN Ambon sudah saatnya dinaikkan statusnya menjadi pelabuhan samudra seperti  yang ada di Jakarta, " katanya dalam sambutan pada 'presentase progres' untuk minapolitan kota Ambon pada 2011, di Ambon, Senin.

Gubernur Maluku Imbau Mahasiswa Unpatti Kembali Beraktivitas

Ambon (KM) - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, mengimbau mahasiswa Universitas Patimura (Unpatti) Ambon kembali melakukan aktivitas perkuliahan di kampus sebagaimana biasa.

"Saya mengimbau adik-adik (mahasiswa) untuk kembali melakukan aktivitas perkuliahan karena situasi telah kondusif," kata Gubernur Ralahalu, saat menerima massa pendemo dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, di Kantor Gubernur, Senin.

Draf RUU Provinsi Kepulauan akan Diajukan

Ambon (KM) - Koordinator Badan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kepulauan, Karel Albert Ralahalu, menyatakan, tujuh gubernur yang terhimpun dalam wadah tersebut akan menyampaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan kepada Badan Legislasi DPR RI.

"Kami sudah menyepakati agar draf RUU Provinsi Kepulauan yang telah disempurnakan bersama itu disampaikan kepada Baleg DPR RI di Jakarta pada 20 Juli 2011, dengan harapan dibahas dalam masa persidangan 2011," katanya di Ambon, Senin.