Ambon (KM) - DPRD Provinsi Maluku bersama Pemprov Maluku melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke Komisi Yudisial dan Komisi III DPR RI terkait kasus dugaan mafia hukum.
"Laporan ini terkait tindakan eksekusi lahan eks Hotel Anggrek yang dilakukan berdasarkan putusan PN Ambon nomor: 21 tahun 1950 yang memenangkan penggugat Simon Latumalea," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, putusan PN Ambon dinilai ganjil karena kasus gugatan serupa sudah digugurkan Mahkamah Agung tahun 1976, kemudian pada 2002 dan terakhir pada 2008.
Eksekusi lahan eks Hotel Anggrek yang dilakukan PN tanggal 6 April 2011 kemarin juga tanpa melibatkan aparat kepolisian, sehingga tidak memperhatikan tiga putusan MA sebelumnya yang telah menolak sebagian gugatan penggugat.
Padahal putusan PN Ambon nomor 21 tahun 1950 ini hanya sebuah dokumen yang dicopy, sementara naskah aslinya sampai sekarang tidak pernah ditemukan, lagi pula di era 1950 ini kondisi negara dalam keadaan kacau akibat banyaknya pemberontakan di berbagai daerah termasuk Maluku sehingga naskah asli dokumen putusan tersebut tidak pernah ada.
Komisi juga mensinyalir adanya praktek mafia hukum yang diakukan ketua majelis hakim PN Ambon, Arthur Hanggewa yang menangani kasus dugaan korupsi Bupati non aktif Kepulauan Aru, Thedy Tengko senilai Rp42,5 miliar.
Hanya dengan alasan terdakwa dinilai kooperatif, proses pemeriksaan Thedy Tengko sejak di kejaksaan hingga proses perisanga di PN tidak pernah mengeluarkan penetapan penahanan terhadap yang bersangkutan.
"Seorang tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang perbuatan pidananya diancam dengan hukuman lima tahun ke atas sudah harus ditahan, tapi anehnya sampai saat ini Bupati non aktif ini tidak pernah ditahan," katanya.
Komisi juga berharap Satgas Pemberantasan mafia hukum di Jakarta bisa memperhatikan kasus seperti ini dan hadir ke Kota Ambon untuk melakukan investigasi secara mendalam.
Dia mengatakan, KY saat ini sedang mempelajari berbagai dokumen dan laporan yang disampaikan, dan persoalan ini juga akan diteruskan ke Mahkamah Agung agar Ketua PN Ambon bisa diproses secara hukum.
"Ada Surat Edaran MA (SEMA) yang mengatur seorang hakim tidak bisa dipanggil dan mereka kebal hukum, tapi kita akan meminta hak angket untuk tetap memanggil Ketua PN memberikan penjelasan ke DPRD," katanya.
Jakarta (KM) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta pimpinan perusahaan swasta maupun BUMN untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.
