Izin Pemeriksaan Koedoeboen Dikirim ke Kejaksaan Agung

Ambon (KM) - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Efenddy Harahap, menyatakan bahwa izin pemeriksaan terhadap mantan Bupati Maluku Tenggara, Herman Koedoebeon, telah disampaikan ke Kejaksaan Agung.

"Izin untuk memeriksa Koedoeboen sudah disampaikan ke Kejagung terkait dugaan mark up pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara pada 2006 senilai Rp5,20 miliar," katanya, di Ambon, Selasa.

Sidang Teddy Tengko Kembali Ditunda

Ambon (KM) - Pengadilan Negeri Ambon, Selasa, kembali menunda sidang kasus dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2006-2007 kabupaten Kepulauan Aru yang melibatkan Bupati non aktif Teddy Tengko .

Pekan sebelumnya, penundaan terjadi karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap mengajukan tuntutan.

Sidang Teddy Tengko Ditunda

Ambon (KM) - Pengadilan Negeri Ambon menunda sidang dugaan kasus korupsi dana APBD tahun anggaran 2006-2007 kabupaten Kepulauan Aru yang melibatkan Bupati non aktif Teddy Tengko .

"Sidang terhadap Teddy Tengko ditunda karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap mengajukan tuntutan," kata anggota majelis hakim yang menangani perkara, Glen de Fretes, di Ambon, Selasa.

Tidak Ditemukan Kerugian Negara di Malra

Ambon (KM) - Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku tidak menemukan kerugian negara dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten Maluku Tenggara (Malra) tahun anggaran 2009.

"BPK memang telah melakukan audit rutinitas terhadap laporan keuangan Pemkab Malra 2009 dan hasilnya disampaikan ke DPRD setempat tahun 2010," kata Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Lucky di Ambon, Sabtu.

Kajati Maluku: Ada Oknum Terlibat Mafia Hukum

Ambon (KM) - Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Maluku, Efenddy Harahap, mengindikasikan ada oknum jaksa di tempatnya yang terlibat kegiatan mafia hukum, karena sejumlah dokumen maupun hasil rapat internal bisa diketahui institusi lain.

"Saya mengindikasikan demikian karena hasil rapat bersama Wakajati, para asisten kok bisa diketahui orang lain, padahal itu rapat dan sifatnya tertutup. Bahkan, dokumen penting terkait penegakkan supremasi hukum soal dugaan kasus korupsi juga bisa berada di tangan orang-orang tidak bertanggung jawab," katanya, di Ambon, Rabu.

Petrus Beruatwarin Masih Bebas

Ambon (KM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin, yang menjalani penyidikan di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Rabu siang hingga petang, belum ditahan.

Sekda Maluku Tenggara menjalani pemeriksaan terkait dugaan "mark up" pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat, yang dibangun pada 2006 dan baru dibayar 2009 senilai Rp5,20 miliar.

PN Ambon Adili Teddy Tengko

Ambon (KM) - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon mengadili Bupati Kepulauan Aru (nonaktif), Teddy Tengko, sebagai terdakwa dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2006-2007 dan dana di luar tanggungan APBD Kabupaten Aru sebesar Rp42 miliar.

Persidangan dengan agenda pemeriksaan Bupati di PN setempat, Selasa, dipimpin Arthur Hangewa sebagai hakim ketua dengan didampingi Glen de Fretes dan Sunggul Simanjuntak sebagai anggota serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU), Lucky Kubela, dan kuasa hukumnya, Adolf Saleky, SH.

Kejati Maluku Periksa Sekda Bursel

Ambon (KM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengambil langkah cepat untuk menuntaskan dugaan kasus korupsi di kabupaten Buru Selatan (Bursel), dengan memeriksa mantan Plh Sekda Bursel, M.A Laitupa dan Sekda Bursel, Abubakar Masbait.

Pemeriksaan dua pejabat kabupaten Bursel oleh tim penyidik kejati Maluku itu berlangsung di ruang Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) kejati Maluku, di Ambon, Selasa, setelah sebelumnya pihak kejaksaan menerima bukti dari kasus dugaan korupsi itu dari masyarakat kabupaten tersebut.

Nazaruddin Kembali ke Tanah Air Jelang Ramadhan?

Jakarta (KM) - Di tengah pesimistis sejumlah kalangan, mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dikabarkan akan kembali ke Tanah Air menjelang Ramadhan akhir Juli 2011.

Adalah anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat yang mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu akan pulang dari "persembunyiannya" di Singapura.

Pakar: Biaya Pilkada Tinggi Picu Korupsi

Ambon (KM) - Pakar Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Prof. DR. Marthinus Saptenno mengatakan biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang relatif tinggi memicu terjadinya tindakan korupsi melibatkan sejumlah oknum gubernur, bupati dan wali kota di Indonesia.

"Biaya Pilkada pada satu daerah mencapai hingga puluhan miliar rupiah, sehingga bila berhasil menduduki jabatan kepala daerah itu, maka praktek kolusi, korupsi dan nepotisme terpaksa dilakukan untuk menutupi utang pihak ketiga," katanya, di Ambon, Kamis.

Sekda Maluku Bantah Penyalahgunaan Anggaran Rp160 Miliar

Ambon (KM) - Sekretaris Daerah Maluku, Ros Far Far, membantah adanya penyalahgunaan anggaran sebesar Rp160 miliar seperti yang disampaikan Ketua Panitia Akuntabilitas Publik  DPD RI Farouk Muhammad pada 31 Mei 2011.

"Saya ingin luruskan bahwa tidak ada penyalagunaan anggaran sebesar Rp160 miliar. Pernyataaan Farouk Muhammad itu telah ditindak lanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena penggunaan anggaran itu ada di Kabupaten dan Kota," katanya di Ambon, Jumat.

Inspektorat Diminta Audit Penggunaan Anggaran KPU Ambon

Ambon (KM) - Kalangan DPRD Kota Ambon meminta inspektorat melakukan audit penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, menyusul munculnya dugaan penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada pada 16 Mei lalu.

"Kami minta inspektorat untuk mengaudit penggunaan anggaran KPU Kota Ambon yang digunakan saat pelaksanaan berbagai tahapan pilkada Ambon," kata Ketua DPRD Kota Ambon, Reinhard Toumahuw, di Ambon, Rabu.

Mantan Wakil Bupati MTB Divonis Bebas

Ambon (KM) - Majelis hakim di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa, membebaskan terdakwa mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Lukas Uwuratuw dari dugaan kasus korupsi pengadaan enam buah kapal penangkap ikan proyek Dinas Perikanan setempat pada 2002.

Menurut hakim, mantan Wakil Bupati MTB ini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Direktur CV Polari Karya Bebas Murni

Ambon (KM) - Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat laboratorium pengawetan Politeknik Ambon, Jhon Latuconsina, yang juga Direktur CV Polari Karya, divonis bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa.

Putusan ini disampaikan majelis hakim yang dipimpin Arthur Hangewa didampingi hakim anggota Glen de Fretes serta Sabar Simbolon, dalam sidang yang dihadiri JPU Iwan Gustiawan dan terdakwa yang didampingi kuasa hukum, Darmin Marasabessy.

Kejaksaan Ekspos Dugaan Suap PD Panca Karya

Ambon (KM) - Kejakaan Tinggi Maluku mengekspos dugaan kasus suap yang dilakukan Direktur PD Panca Karya, Jopie Huwae sebesar Rp5 juta dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.

Ekspos kasus itu digelar setelah pihak kejaksaaan melakukakan pemeriksaan terhadap semua saksi termasuk Ketua Komisi C, Djafet Damamain dan Direktur PD Panca Karya, Jopi Huwae serta pelapor Ketua Moluccas Domocration Wacth, Iksan Tualeka.

Kejati Periksa Ketua Komisi C DPRD Maluku

Ambon (KM) - Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku memeriksa Ketua Komisi C DPRD Maluku, Djafet Damaian sebagai saksi dalam dugaan kasus suap yang dilakukan Direktur PD Panca Karya Jopie Huwae.

"Saya diminta untuk menjelaskan kronologis dugaan suap yang dilakukan Huwea terhadap saya," ungkap Damamain kepada wartawan di Ambon, Selasa.

DPRD Maluku Rekomendasikan BPK Audit Panca Karya

Ambon (KM) - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit keuangan Perusahaan Daerah Panca Karya.

"Meskipun laporan keuangan BUMD ini pernah diaudit oleh kantor akuntan publik Ahmad Rafi and Jefry pada 13 Maret 2010, namun kami tetap merekomendasikan audit investigasi BPK," kata Ketua Komisi C Jafet Damamain di Ambon, Senin.

Rahakbauw: Ada Konspirasi Jatuhkan Dirut Panca Karya

Ambon (KM) - Komisi A DPRD Maluku mensinyalir adanya konspirasi internal jajaran direksi Perusahan Daerah Panca Karya untuk menjatuhkan Direktur Umum Badan Usaha Milik Daerah itu melalui pemberian Rp5 juta kepada ketua komisi C.

"Panca Karya juga merupakan mitra komisi A sehingga kami akan memanggil direksi BUMD itu termasuk Direktur Keuangannya, Josep Patty, karena ada dugaan kuat yang bersangkutan ingin menggantikan posisi Yopi Huwae sebagai dirut," kata Ketua Komisi A, Richard Rahakbauw di Ambon, Sabtu.

Menurut dia, pemberian uang sebesar Rp5 juta dalam amplop yang dilakukan dirut kepada ketua Komisi C, Jafet Damamain, belum bisa dinyatakan sebagai upaya penyuapan, tapi masih wajar selaku hubungan mitra antara Panca Karya dengan komisi.

Dirut BUMD ini akan dinyatakan melakukan penyuapan kalau jumlah uang yang diserahkan itu antara Rp50 juta hingga Rp100 juta ke atas, dengan harapan agar masalah Panca Karya yang disoroti masyarakat dapat diselesaikan.

Richard berharap persoalan itu segera diluruskan sehigga orang tidak mengadili Dirut Panca Karya dan membesar-besarkan persoalan Rp5 juta oleh Mollucas Democratization Wotch dengan menyerahkan uang tersebut ke kejaksaan.

"Seharusnya MDW menyoroti kasus dugaan mafia hukum yang terjadi di Kantor Pengadilan Negeri Ambon terkait eksekusi tanah eks Hotel Anggrek dan tidak ditahannya terdakwa kasus dugaan korupsi Rp42,5 miliar lebih dana APBD 2005-2007 oleh Bupati non aktif Kepulauan Aru, Thedy Tengko," tandasnya.

Ketua komisi C, Jafet Damamain secara tegas menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Dirut Panca Karya selama ini, namun yang bersangkutan tiba-tiba bertamu di rumahnya dua hari lalu dan secara diam-diam meletakan sebuah amplop berisi uang di atas meja.

"Saya bukan orang yang sekolah hukum tapi mengerti hukum, sehingga malam itu staf ahli komisi dan ketua MDW, Ikhsan Tualeka dihubungi untuk melihat dan mengambil amplop tersebut yng masih tertutup rapat agar mereka juga bisa menjadi saksi," katanya.

Sementara Dirut PD PK Yopy Huwae dalam rapat kerja dengan komisi menyatakan tidak akan memberikan komentar apa pun kepada publik terkait persoalan ini.