Oleh James.F.AyalWacana membangun Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis berbasis masyarakat untuk bersaing dengan daerah lain sudah didengungkan banyak kalangan, namun hingga kini belum juga terwujud.
Pendapat itu dikemukakan Abraham Pakel, satu dari delapan kandidat yang bakal meperebutkan kursi "Ambon 1" pada pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung tanggal 16 Mei 2011.
Kata "Manise" yang diletakkan setelah "Kota Ambon" memiliki makna Maju, Aman, Nyaman, Indah dan Sejahtera.
Bagi Bung Bram, sapaan akrab Abraham Pakel, mewujudkan Ambon Manise harus dimulai dari kerja keras membangun perekonomian masyarakat setempat.
Sehari-hari bekerja sebagai pengacara di Jakarta maupun di Kota Ambon, pria berusia 51 tahun ini lahir dan mengecap pendidikan di Kota Ambon hingga SMA.
Pada 1978, ia keluar dari Ambon untuk meneruskan pendidikan di Jakarta dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya hingga meraih gelar sarjana pada 1984.
Setelah menggeluti dunia kepengacaraan selama dua tahun dan mendapatkan lisensi sebagai "lawyer", profesi yang masih dijalaninya hingga saat ini, Bung Bram juga meniti dunia bisnis pembiayaan.
Pecahnya konflik horisontal di Maluku, khususnya Kota Ambon pada Januari 1999 tidak lepas dari perhatian Abraham Pakel.
Kendati berada di Jakarta dan sibuk dengan usahanya, tahun 2002, Bung Bram masih menyempatkan diri bolak balik Kota Ambon untuk melihat kondisi daerahnya, terutama masalah-masalah sosial yang sedang terjadi.
Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang berkembang mendorong dirinya untuk muncul sebagai anak daerah dan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Ambon.
"Semua ini saya lakukan karena merasa terusik dengan kondisi-kondisi yang terjadi terutama kondisi sosial saat ini," ujarnya.
Selama berada di Kota Ambon, Bung Bram selalu berhubungan dengan masyarakat setempat untuk berdiskusi tentang kondisi sosial yang terjadi selama ini.
Memang tidak dapat dipungkiri, sejak dilanda kerusuhan stabilitas keamanan, sosial budaya dan perkembangan ekonomi di Ambon sangat terganggu.
Namun, bagi Bung Bram hal demikian itu tidak boleh didiamkan berlarut-larut, warga kota sudah harus bangkit untuk membangun kota Ambon yang lebih maju.
Selain itu, katanya, masalah membangun sumber daya manusia dan banyak hal lain terkait kesejahteraan masyarakat kota Ambon merupakan desakan besar yang mendorong dirinya mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Ambon tahun ini.
Bung Bram yang pernah mengambil kuliah spesialisasi Hukum di bidang bursa komoditi pada 1987, mengatakan Kota Ambon saat ini kalah jauh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Untuk mengubah kondisi yang ada, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai komitmen dalam struktur pemerintahan.
"Karena kalau saya di luar struktur akan sulit untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Kota Ambon," katanya.
Menurutnya, kondisi-kondisi nyata yang terjadi berdasarkan laporan BPS di mana Maluku merupakan daerah termiskin ketiga di Indonesia dari 33 provinsi, perlu dijadikan sebagai tantangan untuk tampil membangun kota Ambon.
Tingkat kemiskinan di Ambon cukup tinggi dan tingkat pengangguran mencapai 40 persen. Dari jumlah tersebut terdapat tingkat pengangguran terdidik sekitar 70 persen dan ini sesuatu yang sangat menakutkan ke depan, kata Abraham, yang pernah dilibatkan sebagai nara sumber untuk pembuatan undang-undang bursa pada 1987 di Jakarta.
"Kalau kita tidak mampu untuk menciptakan sesuatu yang bisa mengacu Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka bagaimana kita bisa mengatasi masalah ekonomi maupun masalah sumber daya manusianya," katanya.
Berbicara mengenai upaya membuka lapangan kerja baru, ia menyatakan hal itu mutlak membutuhkan investasi.
Dalam konteks itu, pemimpin harus memiliki kemampuan dan akses untuk berbicara dengan para investor.
"Seorang pemimpin harus punya akses. Kalau tidak, dia akan kesulitan untuk bisa mempengaruhi atau meyakinkan investor agar mau masuk dan menanamkan modalnya di daerah ini," katanya.
Bung Bram lebih jauh menyatakan, Kota Ambon membutuhkan pemimpin yang betul-betul paham tentang masyarakat dan budaya setempat, lalu kemudian menciptakan ketertiban dan keamanan sesuai nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
"Apalagi Ambon pernah dilanda konflik horisontal yang cukup panjang. Ini jelas membutuhkan seorang pemimpin yang tegas, profesional, kredibel dan dapat diterima oleh banyak kalangan," katanya.
"Kota wisata"
Dalam pandangan Bung Bram, Kota Ambon secara geografis tidak memiliki sumber daya alam (sda) yang cukup, bukan daerah industri atau pertambangan.
"Orientasi saya, Ambon ke depan harus menjadi kota wisata, kota dagang dan kota jasa. Ini tiga sumber terpenting kalau mau membangun Ambon," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, harus diciptakan industri pariwisata, jasa dan perdagangan yang menarik dan terpercaya.
"Di sini kita bicara regulasi atau aturan-aturan yang jelas dan tegas, infrastuktur memadai, sumberdaya manusia yang cakap dan transparansi pajak. Mengapa? Sebab hanya dengan demikian maka ada gairah dari investor untuk berinvestasi," katanya.
Untuk memperbesar daya serap wisatawan, menurut dia, selain objek-objek wisata yang telah ada dipercantik dan lebih dilengkapi fasilitasnya, juga perlu dibuat paket-paket wisata yang menawarkan hal-hal menarik bagi turis untuk mengunjunginya.
"Kita bisa kerja sama dengan kabupaten dan kota lain di Maluku. Jadi wisatawan yang datang ke Ambon dapat kita upayakan untuk melihat sebagian besar provinsi ini. Syaratnya harus ditangani secara profesional," tandasnya.
Dengan majunya pariwisata, maka industri pelengkapnya seperti kerajinan, penginapan, dan barang dagangan lainnya juga akan terdorong maju dan tentunya menyerap tenaga kerja sangat besar.
"Ini yang saya sebut pembangunan kota Ambon secara komprehensif dengan orientasi pariwisata, jasa dan perdagangan," katanya.
Berbicara tentang misi lain yang diembannya, Bung Bram menyatakan dirinya dan Saidin Ernas berniat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai bidang usaha juga menjadi targetnya, di samping peningkatan ketaqwaan, keadilan, ketertiban dan rasa aman masyarakat,.
"Lebih dari itu, kapasitas birokrasi yang didukung aparatur berkualitas dan sistem kerja yang profesional merupakan salah satu misi utama kami," katanya.
"Satu hal yang pasti, semua visi dan misi akan kami terjemahkan secara tepat dan sangat terukur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar