Ambon (KM) - Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno memastikan aktivitas pemerintahan kabupaten mulai tahun 2012 dialihkan dari Ibu kota sementara Wonreli, Kisar ke ibu kota definitf Tiakur di pulau Moa.
"Saya pastikan awal tahun 2012 pusat pemerintahan dialihkan ke Tiakur sebagai ibukota defenitif, sesuai yang diatur dalam UU pemekaran wilayah MBD," kata Bupati Orno, di Ambon, Senin.
Ia mengakui, alasan untuk mempercepat pemindahan Ibu kota kabupaten merupakan tindak lanjut dari amanat undang-undang pemekaran nomor 31 Tahun 2008, yang harus dipenuhi setelah kabupaten MBD dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) pada September 2008.
Menurut Orno, dari 144 kabupaten pemekeran di Indonesia, MBD termasuk yang dievaluasi. Untuk menghindari kemungkinan dikembalikan ke kabupaten induknya (MTB), Pemkab setempat berupaya makismal dalam mendorong laju pembangunan di berbagai bidang.
Ia menargetkan proyek pembangunan seperti kantor Bupati dan DPRD serta sejumlah kantor dinas dan badan di Tiakur sudah rampung pada September 2011.
"Memang belum semua kantor dinas kita bangun karena keterbatasan APBD, tetapi yang sudah dibangun kita usahakan pada bulan September sudah selesai, termasuk tiga unit rumah dinas untuk para pimpinan DPRD," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan udara untuk menunjang kelancaran transportasi di daerah itu pun dalam waktu dekat ini akan dikerjakan, di antaranya pembangunan jalan dan perpanjangan landasan pacu lapangan terbang di Tiakur dengan anggaran sebesar Rp27 miliar.
"Tahun ini kami mendapat dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp25 miliar dan dari APBD Rp2 miliar. Prioritas kami adalah pembangunan jalan dan perpanjangan landasan pacu lapangan terbang dari 600 meter menjadi 1.200 meter," katanya.
Orno menambahkan, Pemkab MBD juga telah menganggarkan pembelian satu unit mesin pembangkit listrik berkapasitas satu MW untuk memenuhi kebutuhan di Tiakur.
"Kami menyiapkan mesinnya, sedangkan pemasangan jaringan menjadi tanggung jawab pihak PLN. Untuk masalah ini, Pemkab sudah menggkoordinasikannya dengan PT (Persero) PLN Wilayah IX Maluku dan mendapat persetujuan," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar