Ambon (KM) - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengimbau koalisi kependudukan dan pembangunan (KKP) untuk berperan optimal membantu Pemprov menekan laju pertumbuhan penduduk di daerah setempat."Masalah kependukan bukan hanya berbicara tentang pengendalian tetapi menyangkut kualitas dan mobilitas," kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Kepala Kesbangpol Abdul Rahman Renuart saat melantik pengurus KKP Maluku, di Ambon, Kamis.
Untuk itu. ia minta KKP berperan membantu Pemprov menanggulangi masalah kependudukan di Maluku.
Ralahalu mengatakan, hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukan jumlah penduduk Maluku sebanyak 1.531.402 dengan laju pertumbuhan 2,78 persen.
Kabupaten terendah laju pertumbuhan penduduknya yakni Maluku Barat Daya 0,67 persen sedangkan kota Ambon tertinggi 5,65 persen.
Menurut Ralahalu, jika tidak dilakukan upaya menahan laju penduduk maka tahun 2020 jumlah penduduk Maluku diperkirakan mencapai 1,573 974 jiwa atau terjadi penambahan sebanyak 42.572 jiwa.
"Itu berarti pemerintah sudah harus menyiapkan 1.064 ruang kelas baru dengan segala perlengkapannya guna menampung siswa," ujar Ralahalu.
Ia mencontohkan, kota Ambon saat ini jumlah penduduknya 256.222 jiwa, dengan laju pertumbuhan 6,65 persen, diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai 349.020 jiwa atau bertambah sebanyak 18.668 jiwa.
"Itu berarti Pemerintah kota Ambon harus mencari dan menyiapkan wilayah pemukiman baru," katanya.
Berdasarkan survei demografi kesehatan indonesia (SDKI) menunjukan 10 bayi yang lahir merupakan kelahiran yang tidak dinginkan, sedangkan tujuh persen merupakan kehamilan yang dinginkan, sementara delapan persen tidak diinginkan sama sekali.
Ralahalu juga meminta KKP bisa membantu Pemprov mengatasi persoalan sosial kependudukan lainnya seperti kemiskinan dan harmonisasi antarmasyarakat.
"Kondisi ini tidak terlepas dari akar permasalahan kependudukan. Jika tidak ditangani dengan serius akan semakin menyulitkan kehidupan keluarga," ujarnya.
Untuk itu Pengurus KKP saya minta bekerja serius dengan melibatklan semua komponen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar