Ambon (KM) - Konsentrasi penduduk yang makin memadati Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku harus diatasi sejak dini dengan menciptakan kebijakan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah lain.
"Ada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, tapi selama ini kegiatan pembangunan dan pengalokasian anggarannya lebih difokuskan ke daerah ini sehingga masyarakat mencari tempat tinggal di perkotaan," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Bitsael Temar di Ambon, Selasa.
Sulitnya mendapatkan lahan yang layak membangun rumah di Kota Ambon, mengakibatkan banyak di antara warga yang menempati daerah lereng perbukitan atau bantaran sungai.
Akibatnya ketika datang musim hujan seperti sekarang ini, sering muncul bencana alam seperti banjir dan tanah longsor hingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
Khusus untuk Pemerintah Kota Ambon, seharusnya lebih memainkan peran strategis bukannya tekhnis yang diutamakan, sebab sejauh ini peran seperti inilah yang mereduksi peluang untuk menghasilkan peran strategis.
"Longsor dan banjir yang sedang terjadi di Kota Ambon ini sebetulnya merupakan gambaran peran strategis yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang direduksi oleh peran tekhnis," katanya.
Meskipun sudah ada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun RPJP, tapi berbagai dokumen politik harus diterjemahkan secara tekhnokratis berupa pengembangan-pengembangan sektoral, ia menjelaskan.
Misalnya di bidang perikanan yang sudah dieksploitasi habis-habisan dan ekosistemnya mengalami kerusakan, tapi tidak pernah ada kontrol politik terhadap persoalan ini.
Jumlah penduduk Kota Ambon, katanya, sebenarnya telah melampaui daya dukung dan konsentrasi penduduk di daerah ini akibat wilayah lain kurang mendapatkan perhatian memadai.
"Mestinya ada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di 11 kabupaten/kota agar tidak terjadi konsentrasi penduduk dan mengakibatkan daya dukung lingkungan tidak menampung aktivitas manusia," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar