Ambon (KM) - DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi untuk mempehatikan dan bila perlu menegur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga atas keterlambatan pengadaan multimedia beberapa sekolah di kabupaten dan kota tahun anggaran 2010 senilai Rp2 miliar.
"Kinerja Dinas Pendidikan yang terlambat menyelesaikan program pengadaan multimedia dalam APBD Perubahan 2010 jadi perhatian serius legislatif. Karena itu kami perlu memberi rekomendasi agar pemprov menegur SKPD terkait," kata ketua komisi D, DPRD Maluku, Melky Syairdekot, di Ambon, Jumat.
Ia menyatakan, Disdikpora seharusnya lebih serius memperhatikan penyelesaian program itu karena tujuannya sangat penting, yakni menyediakan infrastruktur penunjang bagi peningkatan mutu pendidikan siswa, khususnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Teguran dari pemprov sangat penting agar kelalaian seperti ini tidak lagi terulang di waktu-waktu datang," katanya.
Menurut Melky, pengadaan multi media di sekolah merupakan kebutuhan mendesak mengingat dampaknya langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Maluku.
Ia merujuk anggaran multimedia untuk salah satu sekolah di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak jelas, dan adanya sekolah yang menerima peralatan multimedia tapi kualitas barangnya diragukan.
"Ada juga dana multimedia untuk SMP Negeri 14 Ambon sebesar Rp300 juta yang terpaksa dikembalikan ke kas daerah karena sekolah itu tidak memiliki lahan untuk membangun ruangan khusus komputer," katanya.
Selain itu, kata Syairdekot, masih ada program pembangunan sejumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang sejak 2010 hingga kini belum teselesaikan.
"Hal itu menjadi perhatian serius DRPRD, karena keberadaan ruang kelas yang layak dan representatif sangat dibutuhkan para siswa di sekolah penerima bantuan tersebut," tandasnya.
Menjawab petanyaan watawan, ia menyatakan persoalan di Disdikpora itu merupakan catatan Pansus yang membahas dan mendalami LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2010.
"Yang jelas, DPRD menemukan adanya anggaran sejumlah SKPD dalam batang tubuh APBD tidak singkron dengan dokumen LKPJ yang disampaikan Gubernur. Salah satunya yang di Disdikpora," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar