Ambon (KM) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Maluku membentuk koalisi kependudukan dan pembangunan (KKP) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan penurunan angka fertilitas sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk.
"Maluku menjadi provinsi ke 11 di Indonesia setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang resmi memiliki koalisi kependudukan dan pembangunan," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sony B. Harmadi di Ambon, Kamis.
Kamis, 14 Juli 2011
Polda Diminta Usut Pelaku Pembakaran Kantor BKD
Ambon (KM) - Kepolisian Daerah Maluku diminta mengusut tuntas kasus pembakaran gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Buru pasca pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Oktober 2010 kemarin.
"Sejauh ini belum ada pihak yang dijadikan tersangka tapi anehnya dalam pemberitaan media massa menuding anggota DPRD Kabupaten Buru terlibat dalam peristiwa itu," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Sugeng Koangit dalam rapat koordinasi lanjutan dengan Kapolda Maluku di Ambon, Kamis.
"Sejauh ini belum ada pihak yang dijadikan tersangka tapi anehnya dalam pemberitaan media massa menuding anggota DPRD Kabupaten Buru terlibat dalam peristiwa itu," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Sugeng Koangit dalam rapat koordinasi lanjutan dengan Kapolda Maluku di Ambon, Kamis.
Disnakertrans Awasi Rekrutmen Naker Hypermart Terbesar Maluku
Ambon (KM) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku akan mengawasi pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja (Naker) hypermart terbesar di daerah ini, yang sedang dibangun di desa Passo, kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Kadis Nakertrans Maluku, Jeremias Uweubun, di Ambon, Kamis, mengatakan, pengawasan diprioritaskan terhadap rekrutmen Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD) yang merupakan kewenangan pihaknya.
Kadis Nakertrans Maluku, Jeremias Uweubun, di Ambon, Kamis, mengatakan, pengawasan diprioritaskan terhadap rekrutmen Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD) yang merupakan kewenangan pihaknya.
Imigrasi Ambon Deportasi 11 WNA Asal Kamboja
Ambon (KM) - Kantor Imigrasi Kelas I Ambon mendeportasi 11 warga negara asing asal Kamboja melalui kantor Kedutaan Kamboja di Jakarta untuk selanjutnya dipulangkan ke negara asal mereka.
"Kami sudah mendapat informasi dari Kedutaan Kamboja di Jakarta terkait proses deportasi terhadap warga negara meraka yang ditahan di Ambon," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon Enang Supriyadi di Ambon, Kamis.
"Kami sudah mendapat informasi dari Kedutaan Kamboja di Jakarta terkait proses deportasi terhadap warga negara meraka yang ditahan di Ambon," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon Enang Supriyadi di Ambon, Kamis.
Kuota Taruna Akpol Maluku Hanya Tiga Orang
Ambon (KM) - Penentuan kuota calon taruna Akademi Polisi (Akpol) ditentukan Markas Besar Polri di Jakarta, dan untuk tahun ini diperkirakan sebanyak tiga orang.
"Kami belum mengetahui secara pasti berapa jumlah kuota untuk Provinsi Maluku tahun ini, tapi yang kami dengar ada tiga orang calon," kata Kapolda Maluku Brigjen Pol Syarief Gunawan di Ambon, Kamis.
"Kami belum mengetahui secara pasti berapa jumlah kuota untuk Provinsi Maluku tahun ini, tapi yang kami dengar ada tiga orang calon," kata Kapolda Maluku Brigjen Pol Syarief Gunawan di Ambon, Kamis.
Rabu, 13 Juli 2011
Kajati Maluku: Ada Oknum Terlibat Mafia Hukum
Ambon (KM) - Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Maluku, Efenddy Harahap, mengindikasikan ada oknum jaksa di tempatnya yang terlibat kegiatan mafia hukum, karena sejumlah dokumen maupun hasil rapat internal bisa diketahui institusi lain.
"Saya mengindikasikan demikian karena hasil rapat bersama Wakajati, para asisten kok bisa diketahui orang lain, padahal itu rapat dan sifatnya tertutup. Bahkan, dokumen penting terkait penegakkan supremasi hukum soal dugaan kasus korupsi juga bisa berada di tangan orang-orang tidak bertanggung jawab," katanya, di Ambon, Rabu.
"Saya mengindikasikan demikian karena hasil rapat bersama Wakajati, para asisten kok bisa diketahui orang lain, padahal itu rapat dan sifatnya tertutup. Bahkan, dokumen penting terkait penegakkan supremasi hukum soal dugaan kasus korupsi juga bisa berada di tangan orang-orang tidak bertanggung jawab," katanya, di Ambon, Rabu.
236 JCH Kota Ambon Sudah Miliki Paspor
Ambon (KM) - Pihak Imigrasi Ambon telah menerbitkan 236 paspor bagi jamaah calon haji (JCH) kota Ambon yang akan berangkat ke tanah suci Mekkah, kata Pelaksana Tugas Urusan Haji dan Penyelenggara Haji Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Abdul Gany Rehalat.
Di Ambon, Rabu, dia mengatakan, pihak Imigrasi kelas I Ambon telah menerbitkan 236 paspor dari 327 jumlah JCH kota Ambon yang akan menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah di Arab Saudi tahun ini.
Di Ambon, Rabu, dia mengatakan, pihak Imigrasi kelas I Ambon telah menerbitkan 236 paspor dari 327 jumlah JCH kota Ambon yang akan menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah di Arab Saudi tahun ini.
Petrus Beruatwarin Masih Bebas
Ambon (KM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin, yang menjalani penyidikan di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Rabu siang hingga petang, belum ditahan.
Sekda Maluku Tenggara menjalani pemeriksaan terkait dugaan "mark up" pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat, yang dibangun pada 2006 dan baru dibayar 2009 senilai Rp5,20 miliar.
Sekda Maluku Tenggara menjalani pemeriksaan terkait dugaan "mark up" pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat, yang dibangun pada 2006 dan baru dibayar 2009 senilai Rp5,20 miliar.
Polisi Periksa 12 Saksi Pembakaran Kampus Unpatti
Ambon (KM) - Aparat Kepolisian Daerah Maluku telah memeriksa 12 orang saksi terkait aksi demo mahasiswa yang berujung pembakaran kampus dan gedung registrasi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon pada 6 Juli 2011.
"Sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden itu," kata Kapolda Maluku, Brigjen Pol Syarief Gunawan dalam rapat koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD Maluku di Ambon, Rabu.
"Sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden itu," kata Kapolda Maluku, Brigjen Pol Syarief Gunawan dalam rapat koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD Maluku di Ambon, Rabu.
DPRD Maluku Didesak Bentuk Pansus Penerimaan Akpol
Ambon (KM) - DPRD Maluku mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk meneliti ketidakberesan penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol)."Kami minta pimpinan dewan segera membentuk pansus karena ada surat masuk ke dewan yang menuding beberapa nama perwira Polda yang diduga ikut bermain dalam proses penerimaan Akpol," kata anggota DPRD Maluku, Luthfi Sanaky dalam rapat dengar Kapolda di Ambon, Rabu.
Langganan:
Postingan (Atom)