Ambon (KM) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Maluku membentuk koalisi kependudukan dan pembangunan (KKP) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan penurunan angka fertilitas sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk.
"Maluku menjadi provinsi ke 11 di Indonesia setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang resmi memiliki koalisi kependudukan dan pembangunan," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sony B. Harmadi di Ambon, Kamis.
Kepengurusan koalisi Maluku periode 2011-2014 dilantik secara resmi oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Abdul Rahman Renuart atas nama Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu.
Sony mengatakan, pembentukan KKP sangat mendesak, mengingat Indonesia saat ini menempati ranking keempat negara berpenduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.
"Saat ini waktu yang tepat untuk kita berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan penduduk dihitung 1,49 persen per tahun, maka 50 tahun lagi penduduk Indonesia bisa mencapai angka 400 juta lebih," kata Harmadi, di Ambon , Kamis.
Menurut dia, dengan jumlah penduduk yang fantastis tersebut, berdampak ketersediaan pangan akibat lahan pertanian semakin sempit begitu juga hutan-hutan di Indonesia akan habis karena berubah menjadi area permukiman,menyebabkan .
Dia mengatakan, dampak lain jika laju pertumbuhan tidak di antisipasi antara lain, transportasi mengalami kelumpuhan total akibat infrastruktur tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan penduduknya.
"Begitu juga dengan ketersediaan air bersih dan sarana kesehatan akan menjadi sangat terbatas," ujarnya.
Harmadi berharap KKP Maluku mampu menggalang kemitraan dengan semua unsur baik pemerintah LSM, organisasi profesi, media, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mempunyai visi misi tentang persoalan penduduk dan pembangunan.
Pembentukan KKP Maluku juga dilanjutkan dengan acara diskusi dan kuliah umum bagi sivitas akademi Univesitas Pattimura (Unpati) Ambon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Kristen Maluku, Universitas Darusallam (Unidar), Sekolah Tinggi Agama Pendidikan Kristen (Stakpen) dan mahasiswa pasca sarjana Unpati.
Sedangkan diskusi tentang Pembangunan Kependudukan dan Ketahanan Pangan dengan narasumber antara lain Kepala Badan Ketahanan Pangan provinsi Maluku, Suryadi Sambirin, dan Sony B. Harmadi yang juga Kepala Demografi Fakultas Ekonomi Universitas lndonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar