Rekrutmen TKI Ilegal Rambah Maluku

Oleh Lexy Sariwating

Cerita mengenai penderitaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri seakan tak pernah habis. Hanya saja, permasalahan yang dihadapi TKI sebagaimana dipersoalkan berbagai komponen bangsa dan dilansir media cetak maupun elektronik terutama TV tidak membuat jera warga Indonesia bekerja di luar negeri secara ilegal.

Tidak terkecuali di Maluku. Kendati daerah berjuluk "seribu pulau" tersebut hingga saat ini belum memiliki Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), ternyata sudah ada yang bekerja di luar negeri.



Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Jerry Uweubun, menyatakan keprihatinannya terhadap para TKI asal daerah ini, yang karena tergiur bekerja di luar negeri terpaksa menjalani rekrutmen tidak sesuai prosedur.

"Saya sungguh prihatin dengan kenyataan adanya rekrutmen TKI secara ilegal dan tidak pernah dikoordinasikan dengan Dinas Nakertrans Maluku," ujarnya.

Sayangnya, Uweubun tidak bisa menyampaikan data jumlah TKI asal Maluku yang telah bekerja di luar negeri.

"Yang saya tahu sebagian besar itu berangkat ke pulau Jawa, terutama Jakarta, dan diurus sanak keluarga mereka di sana untuk menjadi TKI di Timur Tengah," katanya.

Menurut dia, mereka umumnya hanya bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga (prt), tanpa dilengkapi dokumen resmi yakni paspor, kontrak kerja dan surat - surat lainnya.

Begitu pun sejumlah pria diinformasikan menjadi supir di Timur Tengah dengan rekrutmen tidak dari Maluku, tapi melalui PJTKI di Pulau Jawa.

Dia mengisyaratkan ada PJTKI yang memiliki kantor cabang di Maluku tapi tidak pernah melapor ke Dinas Nakertrans sehingga rekrutmennya pun ilegal.

"Kami masih melacak informasi ada warga yang merekrut TKI secara ilegal di Suli dan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon," ujar Jerry.

"Kecolongan"

Jerry mengakui Dinas Nakertrans Maluku pernah "kecolongan" akibat adanya pengiriman TKI ke Timur Tengah pada 2009.

Pengiriman TKI tersebut terungkap setelah ditanyakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku, Ny. Anna Latuconsina saat dengar pendapat di Ambon, beberapa waktu lalu.

"Jujur, awalnya saya bersikeras membantah hal tersebut. Tapi setelah diminta mengecek ke Kadis Nakertrans Maluku Tengah, Usman Rahawarin, ternyata benar," katanya.

Sayangnya, hingga saat ini Kadis Nakertrans Maluku Tengah belum menyampaikan secara resmi data tentang jumlah TKI, asal mereka dan PJTKI mana yang melakukan rekrutmen tersebut.

"Saya sempat ditanyakan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu saat Timur Tengah bergejolak karena khawatir terhadap nasib TKI asal daerah ini di sana," ujar Jerry.

Hanya saja tidak ada data resmi para TKI tersebut sehingga tidak bisa berkoordinasi dengan sanak keluarga guna mengecek nasib mereka di Timur Tengah.

Kadis Nakertrans Maluku Tengah, Usman Rahawarin pun belum bisa dikonfirmasi soal pengiriman TKI ke Timur Tengah pada 2009 karena saat dihubungi melalui telpon selulernya ternyata tidak aktif.

"Jangan terulang"

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Arsad Tuhulele, menyatakan rekrutmen TKI secara ilegal jangan terulang kembali di daerah ini, setelah kasus terakhir perdagangan perempuan asal daerah ini ke Malaysia dan Singapura.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPMM memfasilitasi enam dari tujuh korban perdagangan perempuan kembali ke Ambon dari Jakarta pada 22 Juni 2011.

Ketujuh korban dengan identitas Laura, Yosani Hayoto dan Ikeyana Uburuarin masing - masing berusia 16 tahun, Linda Rahawarin dan Eba Rahayaan (24), Sinta Domakubun (19) serta Mei Sakeus awalnya dijanjikan bekerja di supemartket, Jakarta,  tapi setibanya di sana direncanakan diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura.

"Syukur kepada Allah karena DPP FPMM dalam kiprahnya senantiasa berkomunikasi dengan aparat keamanan sehingga ketujuh koban tersebut bisa diselamatkan setelah diberi tahu Polsek Pangkalan Jati, Bekasi," kata Arsyad.

Para koban melarikan diri dari penampungan di Pangkalan Jati karena menilai pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai kesepakatan saat direkrut di Ambon.

"Tragisnya diberangkatkan dari Ambon tidak dilengkapi kartu tanda penduduk (ktp), pakaian dan perlengkapan lainnya sehingga tinggal di penampungan dengan kondisi memprihatinkan," ujar  Arsyad.

Keenam perempuan tersebut setelah tiba di Ambon difasilitasi Kadis Nakertrans Maluku, Jerry Uweubun untuk diserahkan kepada masing - masing keluarga.

"Jadi keenam perempuan tersebut telah kembali ke rumahnya di Desa Passo, kecamatan Baguala dan Laha, kecamatan Teluk Ambon, kemarin ( Rabu) petang," kata Arsad.

Polsek Pangkalan Jati saat penggerebekan penampungan berhasil membekuk Edi Sunarto, Siti Fatimah dan Cahyani yang diduga merupakan pelaku perdagangan perempuan tersebut.

Dia memastikan telah menemui Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dalam rangka meminta perhatiannya berkoordinasi dengan sembilan bupati dan dua wali kota di daerah ini agar kasus rekrutmen TKI ilegal jangan terjadi lagi di daerah ini.

"Kami tidak inginkan saudara perempuan menjadi TKI ilegal, apalagi dengan kerja yang melanggar kaidah - kaidah agama di luar negeri sehingga kasus tujuh orang tersebut hendaknya jangan terulang kembali dan menjadi masukan untuk merumuskan formula penanganannya ke depan," tegas Arsyad.

Jerry Uweubun mengatakan mengantisipasi rekrutmen TKI secara ilegal di Maluku, maka pihaknya akan melibatkan para pemimpin agama untuk menyadarkan masing - masing umatnya.

"Saya sedang merampungkan surat dan dijadwalkan pada pekan depan mengirimkan kepada para pemimpin agama agar mereka menyosialisasikan dampak dari tergiur menjadi TKI yang direkrut secara ilegal.

Para pemimpin agama merupakan garda terdepan dalam membina masing - masing umatnya sehingga efektif melakukan sosialisasi tersebut.

"Kami berusaha optimal agar berbagai kasus yang menimpa sejumlah TKI di Malaysia maupun Timur Tengah menjadi pelajaran berharga sehingga mereka yang di Maluku berminat bekerja di luar negeri mengikuti prosedur resmi," kata Ferry Uweubun.