Wattimury Sudah Mundur dari PDIP

Ambon (KM) - Lucky Wattimury menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua DPRD Maluku kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku.

Surat pengunduran diri itu disampaikan setelah KPU Kota Ambon resmi menetapkan dirinya sebagai Calon Walikota Ambon periode 2011-2016, katanya di Ambon, Jumat.

"Saya telah mengajukan surat pengunduran diri ke Partai, bukan kepada DPRD Maluku. dengan demikian tidak ada jabatan wakil Ketua dari PDIP yang kosong," kata Wattimury.

Lucky Wattimury dan Hero Drachman dicalonkan oleh PDIP, Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia PPPI sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode 2011-1016.

Wattimury mengaskan pengunduran diri tersebut sudah sesuai mekanisme dan aturan yang diatur oleh PDIP.

"Aturan jelas apabila seorang pimpinan dewan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus wajib mengajukan pengunduran diri kepada partai," katanya.

Menurut Wattimury proses pergantian jabatan Wakil Ketua DPRD merupakan kewenangan partai dan bukan kewenangan DPRD.

"Mekansime pergantian cukup panjang, pertama DPD melakukan pembahasan dan diusulkan kepada DPP PDIP. DPP kemudian mengambalikan ke DPD, selanjutnya DPD menyampaikan kepada Gubernur, kemudian Gubernur mengusulkan kepada Mendagri untuk dilakukan pelantikan, jadi prosesnya panjang.

Wattimury mengakui, selama menjalani proses Pilkada berlangsung jabatan Wakil Ketua tetap melekat pada dirinya namun dalam pelasksanaan tugas tidak menjalankan fungsi sebagai Wakil Ketua.

"Saya tetap menjalankan tugas sebagai anggota DPRD bukan sebagai Wakil Ketua," tandasnya.

Dirinya berharap proses pengunduran diri tersebut tidak menjadi perdebatan sesama fungsionaris Partai sehingga tidak berdampak kepada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang berlangsung saat ini.

Di Maluku Ada 20.060 Anak-Anak Bekerja

Ambon (KM) - Kepala Bidang Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Maritje Pattiwaelapia mengatakan, sebanyak 20.060 anak di provinsi ini, berusia 10 - 17 tahun dan tersebar di 11 kabupaten/kota menjadi pekerja.

"Sementara 3.130 orang lainnya menganggur dan 241.276 orang masih bersekolah," kata Maritje saat mempresentasikan data pekerja anak 2010 di Maluku pada lokakarya peningkatan kapasitas Komite aksi Provinsi Penghapusan Bantuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) di Ambon, Kamis.

Berdasarkan data BPS tersebut, dari 11 kabupaten/kota di Maluku, Seram Bagian Barat (SBB) menempati posisi tertinggi jumlah pekerja anak, disusul Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tengah (Malteng).

Di SBB, jumlah pekerja anak sebanyak 6.459 dari total 31.618 anak. Sementara di SBT, anak yang jadi pekerja sebanyak 2.854 orang dari total 19.816 anak. Sedangkan Di Maluku Tengah, jumlah anak yang didata sebanyak 67.030 orang, namun yang jadi pekerja hanya 2.368 orang.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) sejak 26 April dan ditutup siang tadi menghasilkan rancangan program Komite Aksi Provinsi PBPTA yang akan diserahan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan maksud diterbitkannya satu Peraturan Gubernur terkait penanganan masalah pekerja anak.

Ketua Program Lokal ILO "Education and Skills Training" (EAST) Perwakilan Maluku, Sinthia Dewi Harkrisnowo mengatakan, bila peraturan gubernur itu telah terbit, diharapkan dapat memotivasi sejumlah instansi terkait yang memiliki program penanganan masalah anak, khususnya yang bekerja di sektor-sektor terburuk untuk bekerjasama.

"Bila ada dasar hukum terkait penanganan pekerja anak di Maluku, maka kerjasama lintas sektoral dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap masalah tersebut akan lebih termotivasi," kata Sinthia.

Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2000, bentuk pekerjaan terburuk bagi anak diantaranya yang dilacurkan, bekerja di pertambangan, perkebunan, sebagai penyelam mutiara dan pembantu rumah tangga.

Koordinator Program Provinsi ILO EAST Perwakilan Maluku, Lucky Lumingkewas mengatakan, anak yang menjadi PSK  atau bekerja di tempat-tempat hiburan malam sudah dijumpai di Kota Ambon. Sedangkan di Kabupaten Buru, anak-anak bekerja di sektor perkebunan dengan menjadi penyuling minyak kayu putih atau membantu proses penyulingan.

Sementara di Kabupaten Aru yang terkenal sebagai penghasil mutiara, anak-anak banyak yang bekerja menjadi penyelam komoditi tersebut untuk meringankan ekonomi keluarga.

Gubernur Maluku Diminta Bentuk Tim Cagar Budaya

Ambon (KM) - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu diminta membentuk tim yang bertugas menginventarisasi cagar budaya daerah untuk menyelamatkan benda peninggalan sejarah dan budaya.

"Tim ini akan dibawahi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Maluku. Tugasnya mendata dan mengumpulkan semua cagar budaya di sini," kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perlindungan dan Penyelamatan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Saiful Mujahid kepada ANTARA di Ambon, Kamis.

Mujahid menyatakan, pembentukan tim tersebut dianggap penting untuk menyelamatkan peninggalan sejarah dan budaya daerah, agar tidak diklaim oleh negara lain dan mencegah perdagangan ilegal aset-aset daerah yang bernilai historis.

"Maluku memiliki beragam cagar budaya, ini harus didata dengan akurat, agar tidak lagi terjadi kasus seperti kesenian Reog Ponorogo dan lagu Rasa Sayang yang pernah diklaim berasal dari Malaysia," katanya.

Ia menjelaskan, cagar budaya bukan hanya benda-benda bernilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi, melainkan juga nonfisik seperti nyanyian, tarian, pepatah maupun istilah-istilah kuno dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.

"Kami memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mau menyerahkan benda-benda cagar budaya miliknya untuk dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah. Biaya ganti ruginya disesuaikan dengan nilai historis dari barang tersebut," katanya.

Mujahid mengatakan, perlindungan terhadap aset-aset budaya daerah di Indonesia diatur dalam pasal-pasal yang tertuang Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

UU yang diadaptasi dari keputusan Pemerintah Hindia Belanda No 17 tanggal 14 Juni 1937 ini juga mengatur pendataan dan proses pengembalian aset-aset cagar budaya Indonesia di negara lain.

"Meskipun sudah berada di luar negeri, benda-benda cagar budaya milik kita tetap diinventarisasi. Untuk proses pengembaliannya kepada negara akan dibuat perjanjian internasional," kata Saiful Mujahid.

Pelajar Ambon Kunjungi Kapal Perang Australia

Ambon (KM) - Para pelajar dari sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Atas (SMA) di Ambon mengunjungi Kapal Perang Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy), HMAS Ararat-89 di Dermaga Irian Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IX, Di Desa Halong, Kamis.

Para siswa dan siswi yang jumlahnya lebih 100 orang itu berasal dari SD Hang Tuah 1 dan 2 dan sekolah unggulan di Maluku, SMA Siwalima.

Kepala Dinas Penerangan Lantamal IX, Mayor Laut (E) Wahyu Broto mengatakan, "Openship" itu bertujuan memperkenalkan fasilitas tempur Angkatan Laut (AL) negara lain untuk dibandingkan dengan yang ada di Indonesia.

"Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan, wawasan, sumber inspirasi dan rekreasi bagi para siswa," kata Wahyu Broto.

"Openship" dipandu Executive Officer HMAS Ararat-89, Emy Ryan dan Kepala Sub Dinas Pertahanan dan Ketertiban  (Kasubdis Hartib), Lettu Laut Pomal Jusak Pardede.

Wahyu Broto mengatakan, "Openship" siang tadi hanya merupakan kegiatan tambahan dari Patroli Bersama TNI AL dan Royal Australian Navy atau disingkat Ausindo 2011 yang dibuka di Darwin, Australia Utara beberapa waktu lalu dan ditutup di Markas Komando (Mako) Lantamal IX, Ambon, Indonesia, Rabu kemarin (27/4).

Saat penutupan,Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda Bambang Suwarto dalam sambutannya yang dibacakan Komandan Lantamal IX Ambon, Laksama TNI Rahardjo Dwi Prihanggono menegaskan, Patroli bersama Ausindo bertujuan mempererat hubungan antara kedua negara.

Dia mengatakan, patroli bersama itu merupakan bagian dari pemantapan kerja sama antara angkatan laut kedua negara di masa mendatang, terutama pendidikan, latihan bersama dan pengamanan perbatasan laut kedua negara.

"Patroli bersama ini membuktikan adanya keinginan untuk membangun persaudaraan antara Angkatan Laut kedua negara, rasa saling percaya dan pemahaman lebih baik dalam upaya meningkatkan keamanan maritim di kedua negara," katanya.

Hak-hak Masyarakat Adat Harus Dilindungi

Ambon (KM) - Hak-hak masyarakat adat harus dilindungi negara, karena selama ini undang-undang sektoral yang berbicara tentang hak ulayat dinilai tidak menjamin dan mengatur secara terperinci.

"Kami butuh undang-undang yang memayungi dan menjamin hak-hak kami sebagai masyarakat adat," kata Raja Negeri Eti, Kabupaten Seram Bagian Barat Thomas Kunusela dalam jumpa pers konsultasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (PPHMA), di Hotel Marina, Kamis.

Menurut dia, undang-undang (UU) sektoral yang memuat tentang masyarakat adat, selama ini dinilai tidak dengan pasti melindungi dan menjamin hak-hak mereka. Hal itu terlihat dari banyaknya konflik yang timbul karena berbenturan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kunusela yang juga Ketua Dewan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencontohkan, adanya persoalan lahan maupun tanah milik masyarakat adat di Maluku yang diklaim milik beberapa pihak tertentu. Sistem adat juga terpangkas dengan adanya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Hak dan kekuasaan pemangku adat yang sejak zaman leluhur telah mengatur masyarakatnya tidak lagi dianggap memilikikekuatan hukum.

"Hanya dua komunitas masyarakat adat Alune dan Wemale dari Pulau Seram yang diakui oleh pemerintah daerah. Padahal ada juga masyarakat adat pesisir, Patahale," ujarnya.

Akademisi dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Jemmy Pieter mengatakan, peraturan pemerintah yang ada selama ini tidak berbicara mengenai eksistensi masyarakat adat, terutama tentang kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan otonomisasi daerah di Maluku.

Misalnya, tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam pengambilan keputusan ketika wilayahnya dimekarkan oleh pemerintah.

"Memang ada UU yang mengatur tentang masyarakat adat, tetapi tidak terperinci dan melindungi, serta menjamin hak-hak mereka," katanya.

"Hukum dan amandemen kita diadopsi dari domain verklaring pemerintah kolonial yang memang dibuat untuk kepentingan pemodal. Tanah-tanah rakyat dianggap milik Belanda," kata Kepala Divisi Advokasi Pengurus Besar (PB) AMAN Erasmus Cahyadi.

Ia mengatakan, RUU PPHMA yang sedang mereka susun ini tidak hanya memuat tentang defenisi masyarakat adat yang dinilai dari sisi kultural dan historisnya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kepemilikan komunitas.

"Saat ini ada sekitar 1.163 komunitas masyarakat adat di Indonesia yang telah berhasil kami data. Untuk Maluku sendiri ada sekitar 50 kelompok," kata Erasmus Cahyadi.

Rumah Detensi Imigrasi Ambon Tampung 17 WNA

Ambon (KM) - Rumah Detensi Imigrasi Kelas I Ambon saat ini masih menampung sedikitnya 17 warga negara asing (WNA) yang berasal dari tiga negara yakni Myanmar, Thailand dan Kamboja.

Ke-17 WNA ini umumnya bekerja secara ilegal di perairan Maluku, yang berbasis di Kota Tual, Maluku Tenggara, kata Kepala kantor Imigrasi Kelas I Ambon, Enang Supriyadi kepada ANTARA di Ambon, Jumat.

Enang menjelaskan, diantara mereka ada yang menyerahkan diri secara langsung ke kantor Imigrasi dengan menumpang motor ojek dan ada yang tertangkap karena berpura - pura seperti orang asing.

"Sedangkan kehadiran mereka di Ambon , kita tidak mengetahui dengan jelas, karena susah diprediksi.Sudah pasti mereka ini setelah ada masalah di Tual mereka lari ke Ambon," ujarnya.

"Susah memang menangani WNA di Ambon, karena selama mereka berada di Rumah Detensi ditanggung negara,karena itu kami tetap berupaya agar semuanya bisa dipulangkan," ujarnya.

Menurut Enang,selama ini Rumah Detensi Imigrasi yang ada di Desa Paso, Kecamatan Baguala menampung WNA 32 orang, namun 15 diantaranya berasal dari Filipina sudah dipulangkan ke negara asal melalui Konsulat yang ada di Manado, Sulawesi Utara.

"Ke-15 WNA asal Filipina itu sudah kita kirimkan ke rumah Detensi Imigrasi Manado,sejak 19 April 2011 yang dikawal dua orang petugas Imigrasi Ambon dan dua petugas dari satuan Reserse Intel Polres Ambon," ujarnya.

Enang menjelaskan, dipilihnya Manado karena memang kantor Konsulat Filipina ada di daerah itu, sehingga pihak  Konsulat yang akan menerbitkan surat  perjalanan untuk dipulangkan ke Filipina.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak rumah Detensi di Manado terkait keberadaan mereka saat ini disana,dan berharap pemulangan mereka ke Filipina bisa dilaksanakan dalam waktu dekat," katanya.

Peninjauan Tim Gabungan ke Werinama Tidak Objektif

Ambon (KM) - Peninjauan selama satu hari oleh tim gabungan untuk melihat perusakan hutan Werinama akibat pengoperasian perusahaan pemegang izin hak penguasaan hutan (HPH) dinilai tidak objektif dan tidak mencapai sasaran.

"Tim gabungan ini akan mendapatkan hasil peninjauan yang optimal dan objektif kalau mereka bertahan antara tiga sampai empat hari," kata anggota DPRD Maluku Maksum Waelisahalong di Ambon, Jumat.

Tim gabungan tersebut terdiri atas DPRD Maluku dan Dinas Kehutanan Maluku berkunjung ke Desa Tum, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Maksum yang berasal dari daerah pemilihan Seram Bagian Timur mengatakan lokasi HPH PT Prima Bumi Sakti Daya (PDSB) mencapai ribuan hektare.

Bila tim gabungan ini bertahan beberapa hari untuk meninjau berbagai lokasi yang dilaporkan terjadi perusakan dan adanya pembuatan "jalan tikus" maka mereka tentunya akan menemukan berbagai pelanggaran yang diresahkan warga selama ini, katanya.

Menurut Maksum, keberangkatan tim dari pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) saja sudah dijemput karyawan PT PDSB dengan "speed boat" langsung menuju Werinama dan melakukan pertemuan dengan warga kemudian menggunakan fasilitas mobil milik perusahaan melihat kondisi hutan secara sepintas.

"Bagaimana mau dibilang objektif kalau cara kerjanya seperti ini, lagi pula nilai tambah dari kehadiran HPH kepada masyarakat bukan diukur dengan hanya memberikan satu dua lembar seng atau sepuluh zak semen, tapi perlu diimbangi dengan menjaga kelestarian lingkungan hutan dan sumber air tanah," katanya.

Maksum menyayangkan pernyataan ketua tim peninjau La Ode Salimin yang mengatakan Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Werinama (Ippamawar) saat melakukan aksi demo tentang perusakan hutan tidak disertai bukti dokumentasi video atau foto lapangan.

"Pelajar dan mahasiswa ini hanyalah sebagai penyambung keluhan dan aspirasi masyarakat desa Tum dan mereka tidak wajib turun lokasi dan menyediakan barang bukti," katanya.

MUI Tidak Inginkan NII Masuk ke Maluku

Ambon (KM) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku tidak menginginkan kelompok yang menamakan dirinya " Negara Islam Indonesia (NII) " masuk ke daerah ini karena dikhawatirkan merusak jalinan keharmonisan antarumat beragama.

Wakil Ketua MUI Maluku bidang Ukuwah Islamiah, Husein Toisutta, dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Jumat, mengatakan, langkah - langkah antisipasi sedang dilakukan untuk daerah ini jangan dirambah pergerakan dari kelompok NII.

"Sepanjang pemantauan yang dilakukan hingga saat ini belum terlihat ada pergerakan dari kelompok NII maupun adanya laporan dari masyarakat bahwa sudah ada korban dari kegiatan mereka," ujarnya.

Hanya saja, menurut Husein, Maluku dengan 1.340 buah dan 92,4 persen dari wilayahnya seluas  712.479,65 km2 adalah laut memungkinkan kelompok NII merambah ke daerah pesisir pantai di kabupaten seperti Buru, Buru Selatan, Seram  Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.

"Karakteristik wilayah Maluku memungkinkan banyaknya pintu masuk yang bisa saja dimanfaatkan kelompok NII untuk melakukan pergerakan di daerah yang terbatas pengawasan dari aparat keamanan maupun tokoh - tokoh agama," katanya.

Husein mengimbau masyarakat di Maluku agar melaporkan ke aparat keamanan sekiranya melihat adanya pergerakan mencurigakan dari Orang Tidak Kenal (OTK) di masing - masing wilayah sehingga bisa diantisipasi kemungkinan itu akifitas dari kelompok NII.

"Jangan takut melapor ke aparat keamanan atau meminta perhatian dari ketua RT, RW, Kepala Desa/ Lurah sekiranya mencurigakan kehadiran OTK di permukiman," ujarnya.

Husein menegaskan, MUI Maluku tidak menginginkan kelompok NII masuk ke daeah ini karena tujuannya bertentangan untuk mendirikan negara dalam negara.

"Kami di Maluku sudah final dan siap mengamankan kedaulatan NKRI terhadap apa pun bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila," tegasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Amidhan mengakui MUI pernah membentuk tim pencari fakta NII pada  2002. Latar belakang investigasi itu karena ada gerakan yang ingin membakar Pesantren Al-Zaytun di Jawa Barat  dan isu bahwa Al-Zaytun bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, juga ada kebijakan pemerintah Malaysia yang melarang mengirim santri-santrinya ke sana.

"Berbagai temuan itu telah dilaporkan MUI ke Mabes Polri," katanya.

Ikan Produksi Ambon Rambah Kota di Jawa

Ambon (KM) - Ikan produksi para nelayan maupun didaratkan kapal penangkap di Ambon,  saat ini merambah dua kota besar di pulau Jawa dan Benoa, Bali, kata Kadis Kelautan dan Perikanan setempat, Pieter Saimima.

"Ikan jenis tuna, momar, cakalang, layang, deho (komu), bawal, kembung dan ubur - ubur dipasok melalui laut ke Jakarta, Surabaya dan Benoa oleh para pengusaha yang berkantor pusat di Ambon, "katanya, di Ambon, Jumat.

Distribusi ikan antarpulau tersebut pada Januari 2011 mencapai 356, 28 ton, Februari 438, 26 ton, Maret 406,06 ton dan hingga pekan terakhir April 304 ton.

"Jadi sedang dikoordinasikan dengan PT. Angkasa Pura I cabang Ambon untuk penempatan petugas di bandara internasional Pattimura untuk mengawasi pengiriman ikan dengan memanfaakan jasa cargo yang selama ini belum dilakukan karena keterbatasan personil," ujar Pieter.

Dia menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad melarang impor jenis ikan tertentu yang populasinya di perairan Maluku cukup banyak strategis untuk pengembangan usaha para nelayan di daerah ini, termasuk kota Ambon.

Karena itu, para nelayan diberdayakan dengan melengkapi armada penangkapan ikan dan diberlakukan regulasi yang memudahkan kapal - kapal penangkap ikan berlabuh di PPI Eri.

"Peluang strategis tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, sekaligus memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (pad)," ujar Pieter Saimima.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, Victor Nikijuluw, mengatakan, larangan impor ikan seperti cakalang, momar dan tongkol itu strategis bagi Maluku maupun daerah lainnya di Indonesia Timur.

"Larangan tersebut strategis karena para nelayan saat ini mencari jenis ikan tersebut di Indonesia Timur, termasuk Maluku yang kaya biota laut tersebut dengan potensi 1,64 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan seitar 300 - 500-an ton per tahun ," ujarnya.

Victor mengemukakan, persoalan pemasokan ikan dari Indonesia ke Pulau Jawa yang merupakan hambatan karena dihadapkan dengan transportasi belum lancar dan mahalnya tarif kargo.

Kargo dari Ambon ke Surabaya seharga 1.300 dolar AS. Padahal, dari Shanghai ke Surabaya untuk impor ikan jenis cakalang hanya 800 dolar AS.

"Jadi ini perlu ada terobosan dari pemerintah di Indonesia Timur untuk membangun fasilitas perhubungan sehingga terjalin koneksitas ketersediaan ikan guna memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa," kata Victor.

Kendala tersebut, menurut dia mengakibatkan harga ikan yang dipasok dari Indonesia Timur untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa relatif lebih mahal dibandingkan impor seperti dari Sanghai.

Apalagi, Kargo juga terbatas seperti dari Ambon ke Surabaya yang hanya dua kali sepekan.

"Berbagai langkah terobosan harus dilakukan pemerintah di Indonesia Timur untuk menggugah pemerintah pusat melihat permasalahan tersebut sehingga kegiatan impor di era perdagangan bebas ini tidak mengancam produksi dalam negeri," tegas Victor.

Komisi C Usulkan Rekomendasi Pencopotan Dirut Panca Karya

Ambon (KM) - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku mengusulkan pimpinan Dewan mengeluarkan rekomendasi pencopotan Yopi Huwae selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya karena dinilai tidak menunjukkan kinerja  yang baik.

"Kami minta pimpinan komisi dan pimpinan Dewan mengeluarkan rekomendasi pencopotan saudara Yopi Huwae dari jabatannya selaku Dirut BUMD milik Pemprov Maluku," kata Wakil Ketua komisi, Fachry Alkatiry, di Ambon, Jumat.

Dalam rapat kerja Komisi C dengan PD. Panca Karya, seluruh anggota mengkritik kinerja direksi yang dinilai tidak memberikan sumbangan bagi daerah melalui realisasi penerimaan PAD, padahal bidang usaha yang dikelolanya cukup banyak.

Bisnis perusahan milik daerah ini berupa izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), perbengkelan dan otomotif, jasa pelayaran, hingga usaha penggergajian kayu kelas satu dan kayu campuran yang diwajibkan penjualannya khusus di Pulau Ambon.

Anggota komisi juga mengecam Dirut Panca Karya yang tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci kinerja perusahan dan yang bersangkutan kurang memahami mengenai kondisi perusahan sehingga setiap pertanyaan komisi dijawab oleh direktur operasi dan staf.

"Kami minta dirut yang menjawab secara langsung semua pertanyaan pimpinan dan anggota komisi agar bisa diukur apakah benar-benar menguasai BUMD yang dipimpinnya atau tidak, termasuk menjelaskan alasan tidak memenuhi undangan komisi sebanyak tiga kali," kata anggota komisi lainnya, Rabea Moein.

Anggota komisi lainnya, Asry Armin dan Muhammad Umarella mengatakan, upaya penyuapan yang dilakukan Dirut saat mendatangi kediaman Ketua Komisi C, merupakan sebuah pelecehan terhadap institusi DPRD, khususnya komisi tersebut.

Ketua komisi C, Jafet Damamain mengaku dirinya tidak pernah meminta uang dari Dirut PD. PK terkait aksi demo Mallucas Democratization Watch yang mencurigai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi oleh jajaran direksi di tubuh BUMD ini.

Sementara dirut Panca Karya dalam rapat tersebut mengatakan, tidak dipenuhinya panggilan komisi sebanyak tiga kali karena sedang mengurus masalah perusahaan di Jakarta bersama Sekda Maluku.

"Kami akan mencoba melakukan perbaikan kinerja Panca Karya ke depannya sekaligus melakukan perbaikan kemitraan BUMD dengan komisi C," katanya.

Dia juga mengaku kalau penjualan kayu kelas satu maupun campuran di Pulau Ambon tidaklah seperti yang dijual antarpulau karena keuntungannya lebih besar.