Jayapura (KM) - Dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua terkait sejumlah persoalan di provinsi paling timur itu menjadi salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan dalam Konferensi Papua Tanah Damai di Jayapura, yang selesai Kamis malam.
Ketua Jaringan Papua Damai, Pastor Neles Tebay, selaku penggagas Konferensi Papua Tanah Damai, di Jayapura, Jumat, menyatakan dialog Jakarta-Papua merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian konflik di Papua.
"Intinya kita semua bertekad untuk mencari solusi atas berbagai masalah politik, keamanan, hukum dan HAM, ekonomi dan lingkungan hidup serta sosial budaya di Tanah Papua, melalui suatu dialog antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia, dimediasi pihak ketiga yang netral," tegasnya.
Pastor Neles Tebay menambahkan, pihaknya juga akan sangat menyambut baik inisiatif pemerintah pusat dalam mendukung proses mempersiapkan dialog Jakarta-Papua.
Menurut dia, melalui konferensi perdamaian Tanah Papua yang baru saja selesai, pihaknya juga telah menetapkan kriteria-kriteria utusan orang Papua yang akan berdialog dengan pemerintah Indonesia, antara lain mampu menggunakan bahasa Inggris standar.
Selain itu, utusan juga tidak memiliki hubungan birokrasi, hubungan emosional, komunikasi, koordinasi atau ikatan apapun dengan sistem NKRI, memiliki kemampuan dan pengalaman berdiplomasi dan bernegosiasi (berseritifikat), dan punya hati nurani.
Utusan harus pula memahami proses sejarah perjuangan Papua, memiliki etika dan moral yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan kemanusiaan.
Juru runding, kata Tebay, bukan pemimpin tetapi mendapat mandat dari pemimpin, berasal dari salah satu organisasi politik atau individu yang berasal dari bangsa Papua Barat.
Kriteria lainnya, utusan harus diterima oleh sebagian besar rakyat Papua Barat, memiliki jiwa nasionalisme Papua, sehat jasmani dan rohani, paham masalah Papua dan kreatif dalam menemukan solusi atas persoalan Papua.
Utusan juga memiliki integritas dan loyalitas dalam melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dan konsolidasi, serta memiliki komitmen untuk menerima segala konsekwensi yang terburuk sekali pun.
"Tim juru runding terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan porsi yang seimbang," kata Tebay.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar