Ambon (KM) - Rencana pemerintah memberlakukan pembatasan pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belum diterapkan di Maluku.
"Rencananya dilaksanakan mulai Desember 2010, namun diundur hingga 1 April 2011, dan ternyata hingga minggu kedua Juli ini belum juga diterapkan," kata Sales Area Manager Pertamina Ambon, Putut Andriatno, di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi atau perintah langsung dari pihak Pertamina Pusat untuk pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi di Maluku maupun Maluku Utara dan Papua.
"Jadi program pembatasan itu masih di pihak pemerintah, belum ada perintah untuk Pertamina melakukan pembatasan," katanya.
Putut mengakui, untuk wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua pemakaian BBM bersubsidi masih normal, tidak ada kegiatan apapun yang mengarah pada pembatasan-pembatasan.
Pembatasan yang dimaksudkan itu merupakan program pemerintah yang didelegasikan kepada Pertamina untuk melaksanakannya.
"Tapi itu semua masih dalam tahap pembicaraan, terutama mengenai bagaimana tata cara pembatasannya, prosesnya, dan siapa yang melaksanakan. Karena itu saya belum berani untuk berbicara seperti apa modelnya. Kalau sudah ada Perpresnya, baru bisa diketahui bagaimana pelaksanaannya," katanya.
Ditanya masalah stok BBM di Maluku menghadapi bulan puasa, Putut mengatakan, persediaan bahan bakar minyak jenis premium, solar dan minyak tanah di terminal transit Waiyame, Kota Ambon, menjelang bulan puasa dan Idul Fitri tetap aman.
"Masyarakat di Maluku tidak perlu merasa khawatir terjadi kelangkaan BBM saat menghadapi bulan puasa, karena persediaan cukup," katanya.
Menurut dia, rincian ketersediaan BBM yang ada di terminal transit Waiyame untuk premium sebanyak 35.000 kiloliter (kl) cukup untuk 25 hari ke depan, sedangkan solar 25.000 kl untuk 20 hari dan minyak tanah 15.000 kl untuk 24 hari ke depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar