Ambon (KM) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku mendukung rencana pemekaran Pulau Saparua, Haruku dan Nusa Laut yang dikenal dengan sebutan Lease menjadi Kabupaten baru."DPD Maluku mendukung Lease untuk dimekarkan menjadi Kabupaten baru," kata anggota DPD Maluku, Jhon Pieris di Ambon, Kamis.
Menurut Pieris, pemekaran kabupaten bertujuan memperndek rentang kendali pemerintahan di daerah itu.
Pemekaran Lease sebagai kabupaten baru, katanya, merupakan hal wajar selama tujuannya diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat.
"Saya setuju termasuk tiga anggota DPD lainnya, yang jelas selama daerah tersebut dimekarkan untuk kesejahteraan masyarakat, saya rasa tidak ada masalah," ujarnya.
Ia mengatakan, selain mempermudah rentang kendali juga untuk membantu percepatan proses hukum di daerah itu.
"Selama ini kalau terjadi kasus, penanganannya dilakukan oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kita ketahui jangkauan dari Ambon ke Saparua cukup jauh kami inginkan ada Polres Lease dan salah satu pendukunya adalah percepatan pemekaran," kata Pieris.
Pieris mengatakan, masalah pemekaran diserahkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) bersama DPRD setempat dan Pemprov Maluku, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang harus berpihak pada rakyat.
"Kita serahkan mekanismenya kepada Pemkab Malteng dan Pemprov. Saya rasa pemerintah juga akan memikirkan hal yang terbaik untuk rakyat," katanya.
Pieris menambahkan DPD juga mendukung pemekaran jasirah Leihitu (Pulau Ambon) sebagai Kabupaten Baru.
"Contohnya warga setempat yang ingin mengurus KTP harus ke Masohi Ibu Kota Maluku Tengah. Hal ini tentu mengeluarkan biaya minimal satu juta rupiah padahal harga KTP hanya Rp.45 ribu," tandas Pieris.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar